Pecat Ratusan Pengurus Secara Massal, PPP Disebut Layak Masuk Rekor MURI
WARTAMATARAM.COM – Kebijakan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pengurus di tingkat wilayah dan daerah diberhentikan melalui surat keputusan yang ditandatangani Ketua Umum PPP Mardiono dan Wakil Sekjen Jabbar Idris.
Terhitung sekitar enam bulan sejak terbitnya SK Menteri Hukum tentang susunan Pengurus DPP PPP hasil rekonsiliasi pada 6 Oktober 2025, persoalan internal partai disebut tak hanya terjadi di tingkat pusat. Dampaknya meluas hingga ke pengurus DPW dan DPC di berbagai daerah.
Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK), M. Thobahul Aftoni, mengatakan jumlah pengurus yang diberhentikan secara sepihak oleh DPP PPP telah mencapai ratusan orang. Menurut dia, sedikitnya ada lebih dari 600 pengurus yang terdampak kebijakan tersebut.
“Jika dihitung perkiraan sudah enam ratusan lebih pengurus DPW dan DPC PPP yang diberhentikan atau dipecat secara sepihak oleh DPP PPP. Ada yang ketuanya saja, ada ketua, sekretaris dan bendahara, ada juga yang diberhentikan seluruhnya,” ujar Aftoni dalam keterangannya, dikutip Sabtu malam, 18 April 2026.
Ia menyebut pemberhentian itu terjadi di sejumlah provinsi, termasuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Selain itu, pengurus tingkat kabupaten/kota juga disebut terkena kebijakan serupa dari Sumut hingga Papua.
Aftoni juga menyoroti keputusan pembekuan total terhadap sembilan DPC PPP di Maluku. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan skala kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah partai politik di Indonesia.
“Mungkin ini pemecatan pengurus partai terbanyak secara massal sepanjang sejarah politik di tanah air Indonesia. Kalau didaftarkan ke MURI ini sudah menjadi rekor,” katanya.
Meski demikian, Aftoni tidak menjelaskan lebih jauh alasan di balik keputusan tersebut. Ia hanya menyebut dinamika internal PPP sudah menjadi perhatian publik sejak beberapa bulan terakhir.
Rekomendasi untuk Anda
Selengkapnya
