RUU Pemilu Ditunda untuk Hindari Masalah Hukum

26 Apr 2026 • 12:44 • iMedia

WARTAMATARAM.COM – Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menegaskan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Menurut dia, DPR ingin memastikan perubahan aturan tersebut tidak kembali menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Aria mengatakan DPR tidak ingin menjadi “laboratorium politik” yang terus-menerus merevisi undang-undang hanya karena mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi kemudian justru digugat lagi melalui uji materi.

“Jadi menindaklanjuti keputusan MK, kami tidak ingin menjadi laboratorium politik yang terus-menerus kita membuat revisi Undang-Undang atas keputusan MK, tapi setelah dibuat, kena keputusan judicial review lagi,” ujarnya kepada wartawan, Minggu, 26 April 2026.

BACA JUGA

Sekda NTB: Adaptasi Ulama di Era Digital Sangat Vital Prabowo Turun Langsung dalam Diplomasi Energi Dinilai Tunjukkan Kepemimpinan Strategis Usulan KPK Soal Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Masuk Akal untuk Cegah Feodalisme

Ia menjelaskan, saat ini Komisi II DPR masih menghimpun berbagai masukan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), akademisi, dan para pegiat demokrasi. Masukan tersebut akan digunakan untuk memperkuat naskah akademik revisi RUU Pemilu.

“Komisi II pada prinsipnya saat ini masih membuka berbagai informasi dari KPU, Bawaslu, stakeholder para penggiat demokrasi kampus maupun nonkampus,” kata Aria.

Meski dinilai berjalan lambat, DPR menegaskan proses pembahasan dilakukan agar regulasi yang dihasilkan lebih kuat, komprehensif, dan minim potensi masalah hukum setelah disahkan.

iMedia

iMedia adalah penulis di bawah jaringan Inspira Media, sebuah ekosistem media digital yang berfokus pada penyajian berita, opini, dan informasi aktual secara cepat, akurat, dan relevan.