Perayaan Hari Otonomi Daerah Ke-30 di NTB

Warta Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengadakan perayaan untuk memperingati Hari Otonomi Daerah Ke-30 dengan melaksanakan apel di halaman Bumi Gora, kantor Gubernur NTB, pada hari Senin, 27 April 2026.

Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri membacakan amanat Menteri Dalam Negeri. Ia menyampaikan bahwa otonomi daerah merupakan salah satu pilar penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Hal ini dapat tercapai melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Momentum kali ini menjadi wujud komitmen bersama untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan responsif,” ungkap Mendagri.

Tema peringatan tahun ini adalah “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, yang mencerminkan semangat untuk mengelola potensi lokal secara optimal dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Mendagri juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara kedua belah pihak.

“Tanpa kolaborasi yang solid, tujuan besar pembangunan tidak akan tercapai dengan maksimal,” tambahnya.

Beberapa langkah strategis menjadi fokus utama dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, di antaranya:

• Pengintegrasian perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari tumpang tindih program serta meningkatkan efektivitas pembangunan.
• Reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil, didukung dengan digitalisasi dan inovasi daerah, sehingga pelayanan publik dapat menjadi lebih cepat dan transparan.
• Penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli serta pengelolaan keuangan yang mandiri dan berkelanjutan.
• Peningkatan kerjasama antar daerah dalam menangani isu-isu strategis lintas wilayah, terutama dalam transportasi, lingkungan, dan pengembangan ekonomi regional.

Pemerintah Daerah juga diharapkan fokus pada pemenuhan layanan dasar dan pengurangan ketimpangan, terutama di wilayah-wilayah yang tertinggal dan terpencil, baik dalam akses pendidikan, kesehatan, air bersih, hingga perlindungan sosial.

Di tengah tantangan global, perhatian akan diberikan pada penguatan ketahanan daerah, termasuk ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan mitigasi bencana akibat perubahan iklim. Agenda prioritas lain yang disoroti adalah mewujudkan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta pengembangan kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja.

Di sektor sosial, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan menjadi salah satu fokus melalui kolaborasi lintas sektor dan pemenuhan gizi masyarakat, termasuk program makan bergizi. Di akhir sambutannya, Mendagri menekankan pentingnya meraih capaian 30 tahun otonomi daerah sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

“Dengan kerjasama yang kokoh antara semua pemangku kepentingan, diharapkan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat dapat terwujud merata di seluruh Indonesia,” tutupnya.