Ekonom CSIS: Keberhasilan MBG Ditentukan Transparansi dan Efisiensi

WARTAMATARAM.COM – Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi besar menggerakkan ekonomi akar rumput bila dikelola dengan strategi yang adaptif.

Menurut Riandy, kesiapan infrastruktur pendukung program tersebut sudah menunjukkan kemajuan signifikan. Dari target 30 ribu unit Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) atau dapur MBG, sekitar 27 ribu unit atau 90 persen di antaranya telah siap beroperasi.

Ia menegaskan, pembangunan fisik dapur MBG ikut berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi masyarakat. “Dapurnya sudah terbangun dan ekonomi rakyat mulai bergulir. MBG ini sangat atraktif dalam membantu sektor pertanian dan perdagangan di pasar-pasar tradisional,” ujar Riandy dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 9 Mei 2026.

Dampak ekonomi program itu juga terlihat di SPPG Kadiwano, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Dapur tersebut kini melayani sekitar 2.000 penerima manfaat dari jenjang TK hingga SMA di 15 sekolah.

Kepala SPPG Kadiwano, Edwin Putra Kadege, mengatakan kebutuhan bahan baku seperti sayuran dipenuhi melalui kerja sama dengan petani lokal. Langkah itu dilakukan agar roda ekonomi di sekitar dapur tetap bergerak.

Edwin juga menyebut pihaknya memberdayakan ibu rumah tangga yang sebelumnya belum memiliki akses pekerjaan untuk menjadi tenaga juru masak. Untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan, SPPG menerapkan jadwal suplai mingguan agar hasil panen petani tidak menumpuk.

“Jadi, memang kami memberdayakan UMKM di sekitar SPPG. Dengan adanya MBG, manfaat tidak hanya untuk adik-adik sekolah, tapi lebih luas kepada masyarakat,” kata Edwin.

Riandy menyarankan pemerintah tetap fleksibel dalam mengelola anggaran MBG, terutama agar stabilitas fiskal dan peringkat kredit nasional tetap terjaga. Salah satu opsi yang dinilai bisa ditempuh adalah penyesuaian frekuensi pemberian makan tanpa mengurangi jangkauan wilayah maupun jumlah sasaran penerima manfaat.

“Agar anggaran tetap sehat dan risiko rating kredit terjaga, pemerintah bisa mengambil jalan tengah dengan mengatur frekuensi, misalnya dari 6 hari menjadi 3 atau 4 hari seminggu,” ujarnya.

Ia menilai langkah itu lebih aman dibanding mengubah struktur program yang sudah berjalan, sekaligus tetap menjaga manfaat ekonomi bagi pekerja dapur dan penyedia bahan pangan.

Selain efisiensi, Riandy menekankan pentingnya pengawasan lapangan melalui pemeriksaan acak atau random check untuk memastikan kualitas nutrisi tetap terjaga. Menurut dia, transparansi pengelolaan dapur menjadi kunci agar dana yang digelontorkan benar-benar menjadi investasi bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Meski demikian, Riandy mengingatkan agar MBG tidak dibebankan sebagai satu-satunya mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menilai target pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi tidak bisa ditopang hanya oleh program ini.

“Untuk menggerakkan ekonomi, butuh mesin-mesin ekonomi baru, tidak hanya mengandalkan sektor pertanian. Jadi perlu ada sektor-sektor lain yang juga perlu digenjot,” katanya.

“Jadi jangan mengandalkan MBG sendirian untuk strategi pertumbuhan,” pungkas Riandy.