WARTAMATARAM.COM – Anggota Komisi XIII DPR, Yasonna Laoly, menyoroti praktik penagihan pinjaman online yang kerap dikeluhkan masyarakat, terutama penggunaan data pribadi peminjam dan daftar kontak telepon untuk menekan pihak lain.
Yasonna menegaskan, keluarga, teman, hingga rekan kerja dari peminjam tidak boleh menjadi sasaran tekanan maupun intimidasi karena tidak terlibat dalam perjanjian pinjaman.
“Utang adalah tanggung jawab antara debitur dan kreditur. Keluarga, teman, rekan kerja, kantor maupun pihak lain yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pinjaman tersebut tidak boleh diteror atau ditekan dalam proses penagihan,” kata Yasonna, dikutip pada Kamis, 11 Juni 2026.
Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu menjelaskan, penggunaan data pribadi peminjam untuk kepentingan penagihan dapat melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Menurutnya, perusahaan tidak boleh memanfaatkan data pribadi seseorang secara sewenang-wenang. Ia menekankan bahwa penagihan utang harus dilakukan secara profesional, beretika, dan tetap menghormati hak privasi.
“Penyebaran informasi utang kepada pihak lain yang tidak memiliki kepentingan hukum dapat menimbulkan konsekuensi hukum,” ujarnya.
Yasonna pun meminta seluruh penyelenggara pinjaman online memastikan proses penagihan dilakukan secara manusiawi dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dukung Artikel Ini
Bila artikel ini memberi informasi atau sudut pandang yang berguna, kirimkan tepuk tangan sebagai apresiasi kepada tim redaksi. Terima kasih telah membaca.
Apresiasi Anda mendukung proses menghadirkan liputan dan cerita berikutnya. Pembayaran diproses secara aman melalui Duitku.
Terima kasih atas tepuk tangannya!
Apresiasi Anda sudah kami terima. Dukungan ini membantu redaksi terus menghadirkan karya yang informatif.




