Pemerintah NTB Perkuat Hukum Daerah untuk Dukung Usaha
Pemerintah NTB memperkuat hukum daerah untuk mendukung ekosistem usaha dan mempermudah proses perizinan bagi pelaku UMKM.
Pemerintah NTB memperkuat hukum daerah untuk mendukung ekosistem usaha dan mempermudah proses perizinan bagi pelaku UMKM.
THR untuk PPPK Lombok Timur tahun 2026 masih menunggu regulasi dan kondisi keuangan daerah sebelum keputusan resmi diumumkan.
Tahun 2025 adalah titik balik untuk sektor kelautan dan perikanan NTB, dengan fokus pada penguatan produksi dan kesejahteraan lingkungan.