Tiga Kementerian Apresiasi Capaian Kinerja Pemprov NTB

WARTAMATARAM.COM – Pemerintah pusat melalui tiga kementerian memberikan apresiasi atas berbagai capaian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam pembangunan dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Apresiasi tersebut disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) NTB 2026 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (16/4).

Kegiatan itu dihadiri Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, pimpinan OPD lingkup Pemprov NTB, DPRD, serta para mitra pembangunan.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya sinkronisasi program pusat dan daerah sebagai kunci percepatan pembangunan. Ia juga menilai kualitas perencanaan menjadi faktor penentu keberhasilan program.

“Kalau perencanaannya baik, paling tidak kita sudah mengantongi 50 persen keberhasilan,” ujarnya.

Menurut Saifullah, perencanaan tidak boleh hanya dipandang sebagai aspek administratif, melainkan fondasi strategis yang menentukan arah dan efektivitas kebijakan pembangunan. Ia menekankan agar setiap program disusun terukur, terarah, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

“Oleh karena itu, setiap program harus disusun secara terukur, terarah, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat,” katanya.

Saifullah juga menegaskan pentingnya konektivitas antara kebijakan pusat dan daerah agar program pembangunan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat. Dalam forum itu, ia turut mengapresiasi arah pembangunan Pemprov NTB yang dinilai selaras dengan kebijakan nasional, termasuk dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan penurunan angka kemiskinan.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Yandri Susanto menyebut desa sebagai titik kunci keberhasilan pembangunan daerah.

“Kunci maju atau tidaknya daerah itu ada di desa. Semua indikator pembangunan berangkat dari sana,” ujarnya.

Yandri juga mengapresiasi program Desa Berdaya yang digagas Pemprov NTB karena dinilai sejalan dengan agenda nasional pembangunan desa yang mendorong penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat kini mendorong berbagai model pengembangan desa, seperti desa wisata, desa ekspor, dan desa tematik berbasis sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan peternakan.

Menurut Yandri, penguatan desa tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan rantai pasok nasional.

“Semua kebutuhan dasar masyarakat sejatinya bisa dipenuhi dari desa. Jika ini berjalan, dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE, juga menyampaikan apresiasi atas inovasi dan capaian pembangunan NTB hingga 2025. Ia menilai indikator pembangunan di NTB menunjukkan tren positif dan menandakan keberlanjutan pembangunan yang terjaga dengan baik.

“Kami menyampaikan apresiasi atas inovasi dan terobosan serta berbagai capaian di Provinsi NTB hingga 2025. Data BPS secara umum menunjukkan indikator pembangunan yang positif, yang mengartikan keberlanjutan pembangunan terjaga dengan baik di NTB,” ujarnya.

Restuardy menambahkan, pertumbuhan ekonomi daerah tetap positif meski mengalami fluktuasi. Sektor pertanian masih menjadi andalan dan dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Dari sisi ketenagakerjaan, NTB juga disebut menunjukkan kondisi yang lebih baik dengan tingkat pengangguran terbuka yang lebih rendah dibandingkan nasional.

Ia menegaskan, pemerintah pusat telah menetapkan sasaran pembangunan tahun 2027 yang membutuhkan kerja keras bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Target pertumbuhan ekonomi nasional dipatok pada kisaran 6,3–7,5 persen, sementara tingkat pengangguran diharapkan dapat ditekan di bawah 5 persen.

“Kami optimis NTB mampu berkontribusi signifikan, karena saat ini tingkat pengangguran berada di kisaran 3 persen. Namun, penciptaan lapangan kerja formal di atas 40 persen tetap menjadi tantangan yang perlu didorong bersama,” tegasnya.

Selain capaian ekonomi dan sosial, tata kelola pemerintahan NTB juga mendapat sorotan positif, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi. Restuardy menyebut skor MCSP KPK 2025 NTB mencapai 79 poin, yang menunjukkan perbaikan kinerja pada berbagai aspek, mulai dari kontribusi OPD, manajemen ASN, pelayanan publik, hingga tata kelola anggaran.

Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan pangan lokal, kelancaran rantai pasok, serta pelaksanaan operasi pasar secara terukur.

“Kami titipkan kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah agar memastikan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, serta membuka peluang kerja sama antar daerah jika diperlukan,” pesannya.

Restuardy menegaskan Musrenbang tahun ini menjadi momentum penting karena 2027 merupakan periode paruh waktu pelaksanaan RPJMD NTB 2025–2029. Ia berharap perencanaan yang dihasilkan lebih tajam dan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.

Ketiga kementerian sepakat bahwa integrasi kebijakan dan kolaborasi lintas pemerintahan menjadi faktor kunci untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. NTB dinilai memiliki arah pembangunan yang tepat dengan menempatkan perencanaan sebagai fondasi serta desa sebagai pusat penggerak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Musrenbang NTB 2026 pun menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan setiap program yang dirancang dapat terlaksana dengan baik dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.