Sekda NTB Tegaskan Tata Kelola dan Kepatuhan SOP dalam Pelaksanaan MBG

WARTAMATARAM.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Abul Chair menekankan pentingnya tata kelola yang baik, penguatan kelembagaan, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Abul Chair saat membuka Rapat Koordinasi Satgas MBG tingkat Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Mataram, pada Kamis (23/4/2026). Rakor tersebut dihadiri Asisten I Setdaprov NTB Fathul Gani selaku Ketua Satgas Provinsi NTB, perangkat daerah terkait, satgas kabupaten/kota se-NTB, koordinator MBG NTB, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam arahannya, Abul Chair mengingatkan seluruh pihak agar menjalankan mandat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mencerdaskan sekaligus menyehatkan generasi penerus bangsa melalui program MBG.

“Jangan sampai kita abai terhadap tugas dan kewajiban kita untuk menjadikan generasi ke depan menjadi generasi yang sehat, kuat, dan bermental prima,” ujarnya.

Ia menegaskan, program MBG harus menjadi bagian dari upaya bersama untuk menekan berbagai persoalan dasar, mulai dari stunting, rendahnya derajat kesehatan, hingga kemiskinan. Karena itu, seluruh aparatur dan pihak terkait diminta berperan aktif memberikan solusi nyata.

Abul Chair juga menyebut program MBG sejalan dengan tanggung jawab moral untuk tidak membiarkan generasi tumbuh dalam kondisi lemah. Menurutnya, negara harus hadir memastikan anak-anak Indonesia, termasuk di NTB, tumbuh sebagai generasi yang produktif, sehat, cerdas, dan tangguh.

Terkait pelaksanaan di lapangan, ia menekankan pentingnya peran Satgas MBG di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam mengawal, mengontrol, dan mengevaluasi program agar berjalan optimal.

“Dalam pelaksanaannya harus tetap mempedomani aturan yang sudah digariskan, baik tata kelola, penataan kelembagaan, standarisasi, maupun SOP. Tidak ada yang keluar dari ketentuan yang sudah ditetapkan,” tegasnya.

Ia menambahkan, kepatuhan terhadap SOP akan memudahkan evaluasi, monitoring, dan pencarian solusi atas kendala yang muncul di lapangan. Program MBG, kata dia, merupakan salah satu upaya strategis untuk mencetak sumber daya manusia yang lebih baik, apalagi dengan dukungan anggaran pemerintah yang tidak kecil.

Abul Chair juga menyoroti pentingnya pasokan pangan untuk MBG yang diupayakan berasal dari NTB. Menurutnya, hal itu sejalan dengan potensi daerah yang kaya hasil pertanian, peternakan, serta sumber daya perikanan laut dan darat.

“Dampaknya akan besar bagi perputaran ekonomi masyarakat NTB,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satgas MBG Provinsi NTB Fathul Gani mengatakan rakor ini bertujuan menyamakan persepsi dan langkah dalam menyukseskan program nasional tersebut di NTB. Ia menegaskan, berbagai persoalan di lapangan perlu segera dikoordinasikan dan dievaluasi agar pelaksanaan program berjalan sesuai harapan.

Fathul Gani juga menyampaikan bahwa satgas kabupaten/kota memiliki kewenangan penuh dalam mengelola pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing, dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku. Pemprov NTB, lanjutnya, akan terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan sosialisasi dan memastikan manfaat program dirasakan langsung oleh penerima manfaat.

Terkait pelaksanaan dapur MBG, Fathul Gani menyebutkan sejumlah dapur telah dibuka kembali setelah memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Namun, masih ada 126 dapur yang belum beroperasi karena belum memenuhi dua syarat tersebut.

Ia berharap seluruh dapur yang belum dibuka dapat segera memenuhi persyaratan pada April ini agar bisa kembali beroperasi. Sebab, penutupan dapur berdampak pada ribuan penerima manfaat yang ikut diliburkan dan tidak dialihkan ke layanan lain.

“Penerima tidak menerima dan tidak dialihkan,” kata Fathul Gani.