OHCHR Desak Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM dalam Demonstrasi di Indonesia

Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mendesak pemerintah Indonesia untuk segera melakukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama demonstrasi nasional pada Agustus 2025 lalu.

Juru Bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi kekerasan yang terlihat dalam rangkaian aksi protes di berbagai wilayah di Indonesia. Ia menegaskan pentingnya langkah-langkah konkret dalam menyelidiki insiden tersebut untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas bagi semua pihak yang terlibat.

Demonstrasi yang berlangsung bulan lalu tersebut dilaporkan berkembang menjadi kerusuhan di beberapa titik, dengan laporan adanya tindakan represif yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan. OHCHR menggarisbawahi bahwa perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama dalam penanganan situasi semacam ini.

OHCHR juga menyerukan agar semua pihak, termasuk demonstran dan aparat penegak hukum, menahan diri dari tindakan kekerasan dan berkomitmen pada dialog damai guna meredakan ketegangan. Organisasi ini menekankan bahwa kebebasan berkumpul dan berekspresi adalah hak fundamental yang harus dihormati dan dilindungi.