Pemprov NTB dan Kementerian ATR/BPN Bahas Sinkronisasi Tata Ruang, Pengamanan Aset Daerah, dan Pengendalian Lahan

WARTAMATARAM.COM – Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal membuka Rapat Koordinasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama seluruh kepala daerah se-NTB yang berlangsung di Ruang Tambora, Kantor Gubernur NTB, Jumat (10/4).

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa tata ruang merupakan instrumen penting yang menjadi dasar berbagai kebijakan, mulai dari investasi, pembangunan, hingga persoalan sosial.

Menurut dia, penetapan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional membawa tantangan tersendiri, terutama dalam penyesuaian tata ruang yang belum sepenuhnya siap mengakomodasi kebutuhan tersebut, termasuk pengembangan industri pendukung.

Menanggapi kekhawatiran soal terhambatnya pembangunan akibat belum sinkronnya tata ruang antara provinsi dan kabupaten/kota, Pemprov NTB telah mengambil langkah proaktif. Pemerintah provinsi juga membuka ruang dialog dengan para investor untuk memetakan kebutuhan serta kemungkinan revisi tata ruang yang perlu diakomodasi dalam waktu dekat.

Langkah itu ditempuh untuk memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi di NTB.

Selain membahas tata ruang, rakor tersebut juga menjadi momentum penguatan pengamanan aset daerah melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov NTB dan Kementerian ATR/BPN.

Gubernur menyebut, dari lebih dari 1.400 aset milik Pemerintah Provinsi NTB, baru sekitar 20 persen yang telah memiliki sertifikat resmi.

Melalui sensus aset yang telah dilakukan, Pemprov NTB menargetkan percepatan sertifikasi sebagai dasar penguatan nilai ekuitas pemerintah daerah. Menurut Gubernur, langkah ini penting untuk mendukung berbagai skema pembiayaan pembangunan di masa mendatang.

Dengan hadirnya Menteri ATR/BPN, Pemprov NTB berharap forum koordinasi ini menjadi ruang diskusi terbuka bagi wali kota, bupati, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan aspirasi dan kendala di lapangan. Forum tersebut juga diharapkan dapat menghadirkan arahan langsung dari pemerintah pusat dalam penyelesaian persoalan tata ruang dan pertanahan di NTB.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa ada tiga isu utama yang menjadi perhatian pihaknya, yakni pertanahan, tata ruang, dan alih fungsi lahan.

“Kami fokus pada tiga hal, pertama isu pertanahan, kedua tata ruang secara umum, dan ketiga terkait alih fungsi lahan yang harus dikendalikan,” kata Nusron.

Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan dan perlindungan lahan, terutama dalam mendukung visi ketahanan pangan nasional. Menurutnya, pengendalian alih fungsi lahan menjadi kunci agar kebijakan strategis berjalan selaras tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan produktivitas pertanian.

Pertemuan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemprov NTB dalam mengurai persoalan agraria dan tata ruang secara komprehensif demi kemajuan daerah.