Miris! Gaji 200 Ribu, Nakes Loteng Datangi DPRD

Warta Mataram – Lombok Tengah – Sejumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) datangi Kantor DPRD untuk mengadu tentang rendahnya upah yang mereka terima, hanya Rp200 ribu per bulan. Kunjungan ini berlangsung pada hari Kamis (16/04/26).

Para tenaga kesehatan tersebut diterima oleh Komisi IV DPRD Loteng yang siap membahas isu mengenai kesejahteraan nakes yang dinilai belum memadai.

Sumarni, salah satu perwakilan tenaga kesehatan, menyatakan bahwa audiensi ini bertujuan untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Ia menegaskan, beban kerja yang diemban oleh nakes paruh waktu cukup besar dan penuh risiko, sehingga tidak sebanding dengan honorarium yang diterima.

“Kami mempertanyakan kesejahteraan kami sebagai tenaga kesehatan yang mengabdikan jiwa dan raga. Tugas kami sangat berisiko karena menyangkut keselamatan pasien,” tuturnya.

Selain itu, mereka juga meminta penjelasan resmi mengenai dasar regulasi yang digunakan dalam penentuan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu di daerah ini.

Menyikapi aduan ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Wirman Hamzani, mengungkapkan bahwa aspirasi para tenaga kesehatan harus diterima sebagai bentuk kontrol publik terhadap kebijakan pemerintah daerah.

“Isu upah nakes paruh waktu menjadi perhatian serius DPRD karena berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat,” jelas Wirman.

Ia menambahkan, persoalan ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keadilan dan penghargaan bagi profesi tenaga kesehatan yang bekerja di garis depan dengan beban dan risiko yang tidak ringan.

DPRD berkomitmen untuk segera menindaklanjuti aduan ini dengan mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Kesehatan, untuk melakukan pembahasan menyeluruh.

Wirman menegaskan, penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengupahan yang diterapkan memiliki dasar yang jelas dan transparan, serta mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

“Kami akan mendorong adanya evaluasi menyeluruh terkait hal ini. Jika memang ada peluang untuk penyesuaian, kami akan berjuang agar lebih layak dan sesuai dengan beban kerja nakes,” tambahnya.

Ia juga mengatakan, DPRD berusaha membangun komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif untuk mencari solusi terbaik, termasuk kemungkinan penyesuaian anggaran di tengah kebijakan efisiensi daerah.

“Kami memahami kondisi keuangan daerah saat ini, tetapi pelayanan kesehatan tidak boleh dikorbankan. Kesejahteraan tenaga kesehatan harus tetap menjadi prioritas,” tuturnya.

Wirman meminta para tenaga kesehatan untuk tetap melaksanakan tugas secara profesional sambil menunggu hasil diskusi lebih lanjut antara DPRD dan pemerintah daerah.

“Kami meminta teman-teman nakes tetap tenang dan terus memberikan pelayanan terbaik. Aspirasi ini sudah kami terima dan akan kami kawal sampai ada solusi,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Mamang Bagiansyah, mengungkapkan bahwa saat ini belum ada solusi konkret mengenai masalah ini. Ia menjelaskan bahwa penetapan upah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami efisiensi.

“Kami berharap para nakes dapat menerima keputusan ini untuk sementara. Kontrak paruh waktu berlaku selama satu tahun, dan ke depan akan kami evaluasi kembali terkait besaran upahnya,” jelasnya.