Reformasi Jilid 2 dan Ilusi Kejatuhan Rezim

WARTAMATARAM.COM – Seruan Reformasi Jilid 2 kembali menguat dalam sejumlah demonstrasi di berbagai kota dalam beberapa hari terakhir. Mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, hingga berbagai elemen warga turun ke jalan menyuarakan kritik atas kondisi ekonomi, kenaikan harga kebutuhan hidup, tata kelola anggaran negara, serta menguatnya peran militer dalam urusan sipil.

Di media sosial, istilah Reformasi Jilid 2 juga kian sering digunakan untuk menggambarkan situasi politik saat ini. Namun, pertanyaannya: apakah Indonesia benar-benar tengah bergerak menuju momentum politik seperti 1998?

Jawabannya tidak sesederhana itu. Di satu sisi, kemarahan publik memang nyata. Kritik terhadap pemerintah tidak lagi datang dari oposisi politik semata, tetapi juga dari mahasiswa, akademisi, aktivis masyarakat sipil, hingga sebagian kelompok kelas menengah yang selama ini relatif moderat.

Di sisi lain, kemarahan publik tidak otomatis berarti krisis kekuasaan. Kesalahan yang kerap muncul dalam membaca situasi politik Indonesia adalah menganggap demonstrasi besar pasti berujung pada jatuhnya pemerintahan. Padahal sejarah menunjukkan, pergantian rezim tidak hanya ditentukan oleh besarnya tekanan jalanan, tetapi juga oleh kondisi internal kekuasaan itu sendiri.

Pada 1998, demonstrasi mahasiswa hanyalah bagian dari krisis yang jauh lebih besar. Soeharto kehilangan kekuasaan bukan semata karena mahasiswa menduduki gedung DPR, melainkan karena keruntuhan ekonomi, hilangnya legitimasi politik, dan pecahnya dukungan elite terhadap rezim.

Hari ini, kondisi serupa belum terlihat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih ditopang koalisi besar. Sebagian besar kekuatan politik nasional berada di lingkar kekuasaan, sementara oposisi parlementer yang kuat belum tampak sebagai pusat konsolidasi alternatif. Bahkan, sejumlah tokoh yang sebelumnya berada di luar pemerintahan kini justru masuk ke dalam sistem politik yang ada.

Artinya, jika memakai ukuran politik yang sama dengan 1998, syarat utama bagi perubahan rezim belum terpenuhi. Yang terjadi saat ini lebih tepat dibaca sebagai akumulasi kegelisahan sosial, bukan krisis kekuasaan.

Persoalan lain terletak pada karakter gerakannya. Reformasi 1998 memiliki tujuan yang relatif jelas: mengakhiri Orde Baru. Musuh politiknya konkret dan tuntutannya terpusat. Sebaliknya, demonstrasi saat ini membawa banyak isu sekaligus, mulai dari ekonomi, korupsi, pelemahan demokrasi, kebebasan sipil, lingkungan hidup, pendidikan, hingga militerisasi ruang sipil.

Keragaman isu itu menunjukkan luasnya sumber ketidakpuasan publik. Namun, pada saat yang sama, hal itu juga menandakan belum adanya agenda politik tunggal yang mampu menyatukan seluruh energi protes menjadi gerakan nasional yang terkonsolidasi.

Dalam konteks ini, istilah Reformasi Jilid 2 perlu dibaca hati-hati. Ia lebih tepat dipahami sebagai ekspresi kegelisahan politik daripada agenda perubahan rezim yang konkret.

Yang juga perlu diwaspadai adalah potensi bergesernya fokus gerakan dari demokrasi menuju keamanan. Setiap kali demonstrasi besar terjadi, selalu ada risiko eskalasi konflik mengubah perhatian publik. Saat aksi berlangsung damai, yang disorot adalah tuntutan politik dan substansi kritik. Namun ketika kerusuhan mendominasi, perhatian masyarakat kerap bergeser ke isu stabilitas.

Dalam banyak pengalaman politik di berbagai negara, situasi seperti ini kerap dimanfaatkan untuk memperluas legitimasi pendekatan keamanan. Ironisnya, gerakan yang awalnya bertujuan memperkuat demokrasi dapat berakhir membuka ruang lebih besar bagi pendekatan represif apabila kehilangan disiplin politik dan legitimasi publik.

Karena itu, tantangan terbesar bagi kelompok yang mengusung semangat Reformasi saat ini bukanlah menciptakan kemarahan yang lebih besar, melainkan mengubah kemarahan itu menjadi agenda politik yang jelas, terukur, dan mendapat dukungan luas.

Pada akhirnya, Reformasi Jilid 2 mungkin tidak akan hadir dalam bentuk yang sama seperti 1998. Indonesia hari ini bukan Indonesia di bawah Orde Baru. Struktur politik, aktor, dan medan pertarungannya sudah berbeda.

Namun, kegelisahan yang muncul tetap penting. Seruan Reformasi Jilid 2 menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih melihat adanya pekerjaan rumah besar yang belum selesai sejak 1998: memperkuat supremasi sipil, menjaga akuntabilitas kekuasaan, dan memastikan demokrasi tidak hanya hidup dalam prosedur, tetapi juga dalam praktik sehari-hari.

Pertanyaan yang lebih relevan bukanlah apakah Reformasi Jilid 2 akan menjatuhkan pemerintahan. Yang lebih penting adalah apakah kegelisahan publik hari ini mampu diolah menjadi energi politik yang mendorong perbaikan demokrasi sebelum ketidakpuasan itu berubah menjadi krisis yang lebih besar di kemudian hari.

Penulis adalah Direktur Eksekutif Lokataru Foundation