Peluncuran Ruang Bersama Indonesia: Sinergi Perlindungan Perempuan dan Anak di NTB

Warta Mataram – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam meluncurkan inisiatif baru yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak melalui program Ruang Bersama Indonesia.

Gubernur NTB, Dr. H. L. Muhamad Iqbal, dalam sambutannya, menekankan pentingnya perhatian terhadap isu-isu yang menimpa perempuan dan anak. Ia mengungkapkan bahwa berbagai persoalan sosial, seperti penyalahgunaan narkoba dan pernikahan dini, sering kali berakar dari pola asuh yang dipengaruhi oleh kemiskinan. “Pemprov akan berkomitmen untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak di NTB,” terang Gubernur saat acara yang berlangsung di Pendopo Mataram pada Jumat, 17 April 2026.

Untuk mengatasi ini, Pemprov berfokus pada pengentasan kemiskinan melalui program Desa Berdaya, yang diharapkan dapat memberikan pemberdayaan kepada perempuan dan perlindungan bagi anak-anak. Gubernur mengungkapkan, salah satu penyumbang kemiskinan yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan bagi keluarga pekerja migran yang ditinggalkan di desa.

Program KUR PMI dirancang untuk tidak hanya memfasilitasi biaya keberangkatan, tetapi juga menyediakan skema pembiayaan yang memungkinkan mereka menabung selama bekerja dan mandiri setelah kontrak kerja di luar negeri selesai.

Pemerintah Provinsi juga menunjukkan perhatian serius terhadap perlindungan perempuan dan anak dengan menggabungkan Dinas DP3AP2KB ke dalam Dinas Sosial serta menciptakan direktorat khusus di Polda NTB.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menekankan bahwa program ini merupakan langkah kolaboratif yang melibatkan semua pihak dari pusat hingga desa. “Inisiatif ini mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, bahwa tidak ada satu kementerian atau lembaga yang dapat berdiri sendiri. Kolaborasi dan sinergi adalah kunci,” ujarnya.

Ruang Bersama Indonesia dirancang untuk menjadi platform kolaborasi di tingkat akar rumput, dengan mengintegrasikan berbagai elemen seperti pendamping desa, tenaga kesejahteraan sosial, aparat keamanan, dan organisasi masyarakat. Menteri Arifah menekankan pentingnya peran strategis perempuan desa sebagai motor penggerak perubahan sosial.

Dalam implementasi program, KemenPPPA mendorong penguatan peran PKK dan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat desa. Kolaborasi juga diperluas dengan organisasi-organisasi lain untuk memastikan program dapat berjalan efektif hingga ke akar rumput.

Selain itu, KemenPPPA berupaya memperkuat layanan pengaduan SAPA 129 sebagai saluran utama bagi masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Kami ingin memudahkan masyarakat dalam melaporkan masalah yang mereka hadapi,” tambah Menteri. Ia juga menghargai komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menurunkan angka pernikahan usia anak secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan berbagai langkah dan inisiatif yang dilakukan, Menteri Arifah berharap Ruang Bersama Indonesia dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mencapai masyarakat yang aman, inklusif, adil, dan setara. Ia menutup acara dengan menyerahkan penghargaan kepada sejumlah institusi yang telah berkontribusi dalam perlindungan perempuan dan anak.