Penguatan Sistem Penanggulangan Bencana di NTB untuk Tahun 2026

Warta Mataram – Dengan letak geografis yang rentan terhadap bencana seperti gempa bumi dan tsunami, Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya memperkuat sistem pengelolaan risiko bencana. Hal ini menjadi sangat penting mengingat potensi ancaman bencana yang dapat terjadi kapan saja. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB melaksanakan strategi penanggulangan bencana yang terencana dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha, dan masyarakat.

Pada Kamis, 26 Februari 2026, BPBD NTB menggelar acara kick off di Kota Mataram untuk menandai resmi dimulainya Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk tahun anggaran 2026. “Kegiatan ini bukan hanya seremonial, tetapi juga kesempatan untuk menyamakan persepsi serta membangun komitmen bersama,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin.

Acara tersebut diharapkan menjadi momen untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan di bidang penanggulangan bencana. Fokus utama tahun ini adalah mengoptimalkan kerja sama antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tiga kabupaten yang terlibat, yaitu Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Sumbawa.

Sadimin mengingatkan bahwa pengelolaan risiko bencana tidak bisa dilakukan secara terpisah. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor dan lintas wilayah harus ditingkatkan untuk memberikan dampak yang nyata bagi ketahanan masyarakat. Melalui kick off ini, diharapkan terbentuk rencana aksi yang dapat diimplementasikan sepanjang tahun.

“Harapan kita adalah kolaborasi yang telah terjalin semakin kuat hingga akhir Program SIAP SIAGA,” tambah Sadimin. Berbagai inisiatif telah diciptakan dari kolaborasi ini, seperti peluncuran Unit Layanan Disabilitas pada Desember 2024 yang fokus pada pengolahan data penyandang disabilitas di tiga kabupaten.

Partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting dalam meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) NTB, sejumlah program diajukan untuk mendukung desa dalam menanggulangi bencana, termasuk pendampingan melalui kegiatan KKN Tematik Destana.

Kegiatan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari Australia dan Indonesia, mencerminkan komitmen kuat terhadap isu kebencanaan. Program SIAP SIAGA, yang awalnya dirancang untuk lima tahun, kini diperpanjang hingga tahun 2028 dengan mandat baru yang lebih terintegrasi.

Pada Rencana Kerja 2026, tujuh program kolaboratif akan dilaksanakan. Di antaranya, peningkatan strategi penanggulangan bencana, pemetaan risiko, dan penguatan pelayanan data. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk mendukung keandalan sistem penanggulangan bencana di NTB.