Saksi Cabut BAP, Kuasa Hukum Sebut Leonardi Jalankan Perintah Presiden Selamatkan Orbit 123 BT

WARTAMATARAM.COM – Kuasa hukum Leonardi, Jatendra Hutabarat, menyebut dalam sidang terbaru pada Jumat, 24 April 2026, dua saksi dari jaksa penuntut, yakni Listiyanto dan Widodo, memberikan keterangan penting termasuk adanya pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Fakta yang kami temukan adalah saksi Pak Widodo mencabut keterangannya di poin 12, dan Pak Listiyanto ada juga tadi,” kata Jatendra dalam keterangan yang diterima RMOL, Minggu, 26 April 2026.

Ia menambahkan, dari fakta persidangan terungkap adanya perintah langsung dari Presiden Joko Widodo saat itu untuk menyelamatkan slot orbit yang disebut dalam kondisi mendesak.

“Fakta yang kita temukan bahwa ada perintah dari presiden untuk menyelamatkan slot orbit saat itu, karena itu kondisi mendesak. Sehingga dibuatlah dari fakta yang kita lihat harus ada ORM, sehingga dibuatkan kontrak oleh Pak Leonardi, itu adalah upaya penyelamatan dari perintah presiden,” ujarnya.

Jatendra juga menegaskan bahwa kliennya tidak menerima aliran dana dalam perkara tersebut. Menurut dia, hingga kini negara juga belum mengeluarkan pembayaran kepada pihak terkait sehingga belum ada kerugian keuangan negara.

“Kita sudah dengarkan juga bahwa tidak ada pengiriman uang yang diperoleh Pak Leonardi. Sampai saat ini pun, bahwa negara belum keluar duit, sehingga tidak ada kerugian keuangan negara,” katanya.

Dalam persidangan, terungkap pula bahwa penentuan pemenang tender pengadaan satelit bukan berada di tangan terdakwa Leonardi, melainkan menjadi kewenangan Menteri Pertahanan saat itu, Ryamizard Ryacudu. Hal itu muncul dari keterangan saksi Listiyanto saat menjawab pertanyaan kuasa hukum Leonardi, Rinto Maha.

“Pengadaan di atas seratus miliar untuk menetapkan pemenang (tender), sepengetahuan saksi ini wewenang siapa?” tanya Rinto.

“Itu wewenang pengguna anggaran dalam hal ini menteri pertahanan,” jawab Listiyanto.

Listiyanto juga mengungkap keterlibatannya dalam rapat terbatas yang membahas penyelamatan slot orbit 123 BT atas arahan Presiden Jokowi.

Sementara itu, saksi Widodo mengakui adanya laporan dari terdakwa terkait proses pengadaan, sekaligus mencabut keterangannya dalam BAP.

“Mana yang benar benar, saksi tahu (terdakwa) pernah laporan mau tertulis atau lisan, tapi ini tertulis. Apakah benar saksi mengetahui bahwa terdakwa pernah mengirimkan surat persetujuan ini?” tanya Rinto.

“Pernah,” jawab Widodo.

Dalam sidang juga ditegaskan bahwa tidak ada aliran dana yang diterima Leonardi serta belum ada pembayaran dari negara kepada pihak penyedia. Perkara ini menyeret tiga terdakwa, yakni Leonardi, Thomas Anthony Van Der Heyden, dan Gabor Kuti Szilard, yang diadili secara in absentia.

Jaksa penuntut sebelumnya menyebut para terdakwa secara bersama-sama mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 21 juta dolar AS atau lebih dari Rp306 miliar.