Tokoh Perdamaian Poso dan Ambon Tegaskan Ceramah JK Bukan Penistaan Agama

WARTAMATARAM.COM – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) bersama sejumlah tokoh yang terlibat dalam proses perdamaian konflik Poso dan Ambon menggelar klarifikasi atas polemik pernyataannya dalam ceramah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Jakarta Selatan, Selasa 21 April 2026.

Pertemuan itu digelar untuk meluruskan narasi yang berkembang setelah potongan video ceramah JK mengenai istilah “mati syahid” dalam konflik Poso-Ambon viral dan memunculkan tuduhan penistaan agama.

Sejumlah tokoh agama dari Poso yang hadir antara lain Pendeta Rudolf Metusala, Pendeta Rinaldi Damanik, Pdt. Jetroson Rense, Pdt. Dajaramo Tasiabe, Ustaz Sugiyanto Kaimuddin, Ustaz Muh. Amin, Ustaz Samsul Lawenga, dan Ustaz Mualim Fauzil.

Sementara dari Maluku hadir Pdt. Prof. John Ruhulessin, Prof. Hasbullah Toisutta, dan Ustaz Hadi Basalamah.

“Untuk teman-teman yang suka bikin gaduh, bikin fitnah, Ade Armando cs, dengar ini. Bapak-bapak ini yang pernah dulu mengalami keadaan pada waktu itu,” kata JK.

Pendeta John Ruhulessin menegaskan, ceramah JK di UGM membahas situasi Maluku dan Poso, bukan hal lain.

“Tidak ada yang menyangkut yang lain,” kata Pendeta John.

Ia juga menjelaskan bahwa konflik ketika itu dipicu penyalahgunaan agama sebagai legitimasi kekerasan. Menurut dia, bila doktrin agama dijalankan sebagaimana mestinya, konflik di Maluku tidak akan terjadi.

Hal senada disampaikan Pendeta Rinaldi Damanik. Ia menilai pernyataan JK merupakan analisis atas realitas konflik, bukan ajaran teologis.

Sementara itu, Ustaz Sugiyanto Kaimuddin menegaskan bahwa konflik yang terjadi saat itu adalah fakta lapangan. Ia menyebut, apa yang disampaikan JK sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

“Sesungguhnya urusan kerusuhan Poso clear, tidak ada yang perlu dibicarakan. Karena apa yang disampaikan oleh Pak JK itu adalah fakta lapangan. Di sana teriak ‘Darah Yesus’, di sebelah berteriak ‘Allahu Akbar’,” kata Sugiyanto.

Klarifikasi bersama para tokoh perdamaian itu menjadi penegasan bahwa pernyataan JK tidak dimaksudkan sebagai penistaan agama, melainkan sebagai penggambaran atas fakta sejarah konflik yang pernah terjadi di Poso dan Ambon.