Pemprov NTB Serukan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Bersama Menteri PPPA

WARTAMATARAM.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk terus menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui gerakan bersama lintas sektor. Pesan itu mengemuka dalam Seminar Nasional Kampanye Anti Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak yang digelar Pusat Studi Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Mataram, Sabtu (18/4/2026).

Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri hadir langsung dan mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi dalam kegiatan tersebut, yang juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada KPD mitra Kementerian PPPA.

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mengapresiasi langkah Pemprov NTB yang dinilai konsisten membangun penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan kolaboratif. Menurut dia, pencegahan dan penanganan persoalan ini tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan keluarga.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah persoalan nyata yang harus dihadapi secara terbuka, bukan disembunyikan. Ia menyebut penanganannya memerlukan gerakan bersama dari seluruh elemen masyarakat.

“Hari ini kita tidak bermaksud untuk menutup-nutupi. Ini adalah persoalan nyata yang membutuhkan gerakan bersama dari kita semua, termasuk organisasi perempuan yang bersinergi dengan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.

Ia juga mengajak para perempuan, khususnya para ibu, untuk mengambil peran strategis dalam menciptakan keluarga yang aman dan sejahtera sebagai benteng pertama perlindungan anak. Menurut dia, lingkungan rumah tangga yang sehat akan membantu membentuk anak-anak dengan mental kuat dan lebih siap melindungi diri dari berbagai ancaman, termasuk kekerasan dan penyalahgunaan narkoba.

Wagub NTB tidak menampik bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di sejumlah wilayah, terutama Pulau Sumbawa dan Bima, masih cukup tinggi. Karena itu, ia menekankan pentingnya menghentikan budaya saling menyalahkan dan mulai bergerak dengan aksi nyata.

“Jika kita terus saling menyalahkan, tidak akan ada solusi. Mari berhenti saling menyalahkan dan mulai bergerak, sekecil apapun langkah kita, untuk menekan angka kasus agar tidak terus meningkat dan tidak terulang di masa depan,” katanya.

Ia juga berharap lembaga pendidikan, termasuk madrasah, pondok pesantren, dan sekolah umum, dapat menjadikan isu perlindungan perempuan dan anak sebagai agenda utama yang dijalankan bersama.

Wakil Gubernur NTB menambahkan, kehadiran Menteri PPPA memberi penguatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat NTB dalam memperjuangkan perlindungan perempuan dan anak. Ia berharap kunjungan tersebut membawa kesan baik dan menjadi awal dari kerja sama yang lebih kuat di masa mendatang.

Seminar nasional ini menjadi bagian dari kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya pencegahan kekerasan seksual. Kegiatan tersebut juga menegaskan bahwa rasa aman adalah hak setiap perempuan dan anak, sekaligus mendorong keterlibatan akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan ruang aman bagi semua.