Pemerintah Setujui Tambahan Anggaran untuk Layanan Perintis ASDP dan Pelni Rp209 Miliar

WARTAMATARAM.COM – Pemerintah memastikan layanan transportasi perintis di berbagai daerah, terutama wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran bagi ASDP dan Pelni. Pemerintah juga menyiapkan solusi pendanaan untuk DAMRI agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat antara pemerintah dan DPR yang dihadiri Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, pimpinan Komisi V DPR, serta COO Danantara di Kompleks Parlemen.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, kebutuhan tambahan anggaran untuk ASDP sekitar Rp139 miliar, sementara untuk Pelni sekitar Rp70 miliar lebih. Menurut dia, persetujuan diberikan langsung dalam rapat tersebut.

“Yang tadi disampaikan adalah kebutuhan sekitar 139 miliar untuk di ASDP, dan kurang lebih 70 sekian untuk yang di Pelni. Tadi langsung kami bersama-sama berikan persetujuan,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senin, 20 Juli 2026.

Selain ASDP dan Pelni, pemerintah juga menyetujui upaya pencarian solusi pendanaan bagi DAMRI. Prasetyo menjelaskan, persoalan yang dihadapi DAMRI bukan pada kebutuhan tambahan anggaran, melainkan pada mekanisme pendanaannya.

“Intinya administrasinya kita coba cari supaya bisa dipercepat, karena ini menyangkut kebutuhan dasar dari masyarakat, terutama di daerah-daerah perintis dan daerah 3T,” katanya.

Dalam rapat itu juga dibahas usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kementerian Perhubungan sekitar Rp2,3 triliun hingga Rp2,4 triliun untuk tahun anggaran 2026. Pemerintah menegaskan akan mengevaluasi mekanisme penyaluran anggaran agar proses administrasi tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.

“Tidak hanya masalah anggarannya, tetapi juga masalah mekanismenya untuk memastikan bahwa proses atau mekanisme administratif tidak mengganggu pelayanan kepada publik,” ujar Prasetyo.

Ia juga memastikan layanan transportasi perintis yang sempat terkendala kini telah kembali beroperasi. Rapat tersebut digelar menyusul kebutuhan pendanaan layanan transportasi perintis yang dikelola ASDP, Pelni, dan DAMRI. Pemerintah dan DPR sepakat menjadikan layanan transportasi di wilayah perintis sebagai prioritas agar akses masyarakat di daerah 3T tidak terganggu.