Kartini Bukan Sekadar Sejarah, Tapi Perjuangan Perempuan NTB Hari Ini

WARTAMATARAM.COM – Realitas perempuan Nusa Tenggara Barat di tengah tantangan zaman menunjukkan bahwa sosok pahlawan nasional R.A. Kartini bukan hanya bagian dari sejarah, melainkan tetap relevan dengan kehidupan perempuan hari ini.

Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti mengatakan, perempuan memiliki peran besar dalam berbagai persoalan sosial di masyarakat. Di sektor ekonomi, banyak perempuan menjadi tulang punggung keluarga sekaligus ibu rumah tangga, baik melalui usaha kecil maupun bekerja di luar daerah dan luar negeri.

Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, terus menekankan pentingnya kemandirian perempuan melalui pelatihan dan penguatan sumber daya agar tidak tertinggal dalam akses ekonomi.

“Banyak program pemerintah provinsi dalam membangun kemandirian perempuan. Saat ini, program Desa Berdaya juga menitikberatkan pada pemberian kesempatan kepada perempuan untuk berkontribusi dalam berbagai hal, mulai dari kemiskinan, kesehatan, hingga isu pembangunan lain yang menjadi perhatian pemerintah,” ujar Indah.

Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Kartini yang digelar bersama tokoh perempuan NTB lainnya, yakni Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda dan Ketua TP PKK NTB Bunda Sinta M. Iqbal, melalui dialog siaran langsung di TVRI NTB, Mataram, Selasa (21/4/2026).

Bunda Sinta menyampaikan bahwa perempuan NTB saat ini terus bergerak dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga, terutama melalui organisasi PKK yang dipimpinnya bersama kader perempuan berbasis kebutuhan setempat. Salah satu fokusnya adalah pemberdayaan perempuan pesisir yang masih menghadapi angka perceraian tinggi akibat faktor ekonomi.

“Kartini bukan saja tokoh sejarah, tetapi penggerak dan motivator perempuan sampai hari ini karena memilih memperjuangkan hak perempuan untuk kebaikan semua perempuan,” ujarnya.

Dalam perspektif pembangunan, Bunda Sinta juga menegaskan bahwa penurunan stunting dan pencegahan pernikahan anak menjadi dua prioritas utama program PKK.

Sementara itu, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menegaskan pentingnya dukungan regulasi yang berpihak kepada perempuan. Menurut dia, keberadaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi bentuk perlindungan hukum maupun sosial agar perempuan tidak lagi mengalami diskriminasi gender.

Ia menambahkan, tantangan terbesar dalam pemberdayaan perempuan masih berkaitan dengan perubahan cara pandang tradisi dan kebiasaan masyarakat. Karena itu, perempuan perlu terus didorong untuk mengikuti perkembangan zaman melalui peningkatan kapasitas, kecerdasan, dan kekuatan personal demi kemajuan perempuan maupun daerah.