Klarifikasi Pemerintah NTB Terkait Video Viral PMI di Libya

Warta Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan penjelasan terkait video yang viral di media sosial TikTok tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari NTB yang berada di Libya. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Pemprov NTB, menyampaikan informasi terbaru berdasarkan laporan resmi dari KBRI Tripoli.

Saat ini, terdapat empat PMI asal NTB, yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Dompu. Ahsanul Khalik menjelaskan, “Video yang beredar itu diambil ketika para PMI berada di bawah perlindungan KBRI Tripoli. Mereka dalam kondisi aman dan sehat, serta mendapat pendampingan dari pihak KBRI.”

Pemulihan Melalui Diplomasi

Ahsanul Khalik, akrab disapa Aka, mengungkapkan bahwa KBRI Tripoli sedang melaksanakan negosiasi dengan pihak agensi dan majikan di Libya. Fokus utama dari upaya diplomasi ini adalah untuk mengembalikan paspor dan dokumen perjalanan, menyelesaikan administrasi izin tinggal, serta berusaha mengurangi atau menghapus tuntutan denda yang membebani PMI.

Aka menyatakan, “Pengembalian paspor merupakan prioritas utama karena hal ini akan mempercepat proses pemulangan mereka ke Indonesia.” Namun, dilaporkan bahwa pihak agensi meminta ganti rugi sebesar USD 7.000 per orang sebagai syarat pengembalian paspor, yang dianggap memberatkan bagi para PMI dan keluarganya.

Kronologis Permasalahan

Para PMI yang terlibat bekerja di sektor domestik dan belum menyelesaikan masa kontrak kerja dua tahun, dengan masa kerja yang bervariasi antara dua hingga delapan bulan. Selama masa kerja, mereka mengaku mengalami kekerasan fisik dan verbal, perlakuan tidak manusiawi, serta penahanan dokumen oleh majikan. Akibat situasi yang tidak memadai ini, mereka memilih untuk melarikan diri dan mencari perlindungan di KBRI Tripoli.

Dalam konteks pemulangan, masalah yang dihadapi oleh PMI di Libya termasuk penahanan paspor, tuntutan ganti rugi akibat pemutusan kontrak sepihak, serta berbagai persoalan administrasi lainnya.

Klarifikasi untuk Masyarakat

Pemprov NTB menegaskan bahwa video viral tersebut tidak mencerminkan situasi terakhir para PMI. “Adalah salah jika diasumsikan bahwa mereka masih berada dalam ancaman. Pemerintah, melalui KBRI, telah memberikan perlindungan maksimal dan pendampingan sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Aka.

Pentingnya Edukasi dan Pengawasan

Kasus ini juga menjadi pengingat akan risiko tinggi yang dihadapi PMI di Libya, khususnya bagi mereka yang berangkat secara nonprosedural. Praktik penempatan yang tidak resmi sangat rentan terhadap penipuan dan eksploitasi. Oleh karena itu, Pemprov NTB mendorong pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada calon PMI dari tingkat desa hingga kabupaten.

Ahsanul Khalik menekankan, “Pemerintah Provinsi NTB akan terus memantau perkembangan dan berkoordinasi dengan kementerian serta perwakilan RI. Kami akan memberikan informasi terkini secara berkala sesuai dengan laporan resmi dari KBRI Tripoli.”