MBG Dinilai Akan Lebih Tepat Sasaran Jika Tanpa Penyimpangan Anggaran

WARTAMATARAM.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai menghadapi tantangan serius di tingkat pelaksanaan. Sejumlah persoalan seperti pengelolaan dapur yang kurang standar, kasus keracunan massal, menu yang tidak sesuai, hingga dugaan pemotongan anggaran disebut berpotensi merusak tujuan utama program.

Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI), HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menyebut MBG sebagai program yang mulia karena ditujukan untuk menghadirkan negara bagi anak-anak Indonesia, terutama dari keluarga kurang mampu. Namun, ia mengingatkan adanya risiko penyimpangan yang dapat mengubah program tersebut menjadi beban moral dan politik.

“MBG ini program sangat mulia. Saya pendukung MBG. Tetapi MBG akan rusak kalau ada copet di tengah jalan,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 28 Mei 2026.

Ia menegaskan bahwa bantuan makanan untuk anak-anak miskin tidak boleh dijadikan ajang mencari keuntungan. Menurutnya, tindakan memotong anggaran MBG merupakan pelanggaran moral yang serius dan bertentangan dengan nilai-nilai yang dia yakini.

Gus Lilur juga menyoroti sejumlah kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat MBG di beberapa daerah. Menurut dia, kejadian tersebut menunjukkan masih lemahnya standar kebersihan, sanitasi, dan pengawasan di lapangan.

“Presiden punya niat besar memberi makan anak-anak bangsa. Tetapi di bawah, kalau dapurnya asal-asalan, menunya asal jadi, dan ada oknum yang bermain fee, maka cita-cita Presiden akan dirusak oleh para pemburu untung,” katanya.

Selain persoalan teknis, NBI juga menyoroti struktur bisnis di sekitar program MBG, termasuk peran mitra dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berdasarkan data yang dihimpun, pembangunan dapur oleh pihak ketiga disebut membutuhkan investasi sekitar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar, lalu disewakan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sekitar Rp6 juta per hari kerja.

Kondisi tersebut dinilai membuka ruang munculnya pemburu rente. Di lapangan, juga disebut ada dugaan permintaan fee per porsi dengan nilai berkisar Rp500 hingga Rp3.000. Padahal, alokasi MBG diketahui sebesar Rp15.000 per porsi, dengan rincian Rp5.000 untuk operasional SPPG dan Rp10.000 untuk nilai makanan.

“Kalau dari Rp10.000 masih diminta fee Rp500 sampai Rp3.000, maka anak-anak hanya makan dari nilai sisa. Inilah yang saya sebut copet anggaran MBG. Dan ini harus dihentikan total,” ujarnya.

Sebagai solusi, Gus Lilur mendesak pemerintah mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga yang berorientasi profit. Ia menilai Badan Gizi Nasional seharusnya dapat membangun dan mengelola SPPG secara mandiri agar program lebih efisien dan tepat sasaran.

Ia juga mengusulkan agar pengelolaan SPPG didekatkan ke lingkungan sekolah, misalnya melalui pembangunan dapur dan kantin sekolah. Menurut dia, model tersebut akan memperpendek rantai kendali dan mempermudah pengawasan oleh kepala sekolah, guru, komite, dan wali murid.

Sebagai langkah awal, Gus Lilur menyarankan pemerintah melakukan pilot project nasional dengan menerapkan model dapur sekolah di satu kabupaten atau kota pada setiap provinsi.

“MBG pasti meroket jika tanpa copet. MBG pasti dicintai rakyat jika tidak dijadikan proyek bancakan. Jangan biarkan makanan anak miskin menjadi ladang rente,” pungkasnya.