NTB Jadi Pusat Penyebaran Ekonomi Syariah di Indonesia

Warta Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini semakin mencuat bukan hanya karena daya tarik pariwisatanya dan keindahan Sirkuit Mandalika, tetapi juga sebagai ‘laboratorium’ yang berhasil dalam penerapan ekonomi syariah di Indonesia. Sektor-sektor seperti perbankan syariah, industri halal, termasuk makanan, fesyen, dan pariwisata, menjadikan NTB sebagai pusat penguatan ekonomi syariah secara nasional.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Himbarsi), Alfi Wijaya, dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah Summit 2026 yang berlangsung di Lombok Raya pada Senin, 20 April 2026.

“Lombok ini bukan hanya sekadar destinasi wisata, tetapi juga sebagai tempat belajar. Kinerja industri BPRS di sini sangat baik dan menjadi referensi bagi daerah lain,” ungkap Alfi Wijaya dengan penuh keyakinan.

Ketika industri BPR Syariah (BPRS) di tingkat nasional mengalami penurunan, NTB justru menunjukkan performa yang mengesankan. Alfi menjelaskan bahwa NTB telah menjadi rujukan baru bagi banyak pelaku industri untuk belajar.

Dia mencatat bahwa meskipun situasi BPRS di pusat tidak dalam kondisi baik akibat tantangan profitabilitas dan meningkatnya pembiayaan bermasalah, NTB justru menunjukkan hasil yang luar biasa. Data menunjukkan:

• Pangsa Pasar yang Mengagumkan: BPRS di NTB menguasai hampir 50 persen pangsa pasar, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya berkisar 10 persen.
• Kualitas Kredit yang Terjaga: Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) di NTB sangat rendah, hanya sekitar 1 persen.

“Keberhasilan ini tidak terlepas dari tata kelola yang baik, manajemen risiko yang efektif, serta kedekatan dengan masyarakat lokal yang memiliki nilai-nilai religius,” tambahnya dengan penuh rasa hormat.

Dari pihak pemerintah, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa sistem ekonomi syariah adalah solusi atas ketidakpastian yang melanda dunia saat ini. Faktor seperti fluktuasi harga energi dan konflik geopolitik dinilai memberikan tekanan yang cukup besar terhadap dunia usaha.

“Bagi para pengusaha, kenaikan bunga atau harga tidak menjadi masalah selama semuanya tetap stabil. Kepastian adalah yang paling dibutuhkan,” tegas Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal saat membuka secara resmi Rakernas tersebut.

Miq Iqbal menilai bahwa keunggulan sistem syariah terletak pada adanya akad yang jelas serta mekanisme bagi hasil yang mampu mengurangi praktik spekulatif dan menjaga stabilitas keuangan, terutama bagi sektor mikro dan ultra mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi sejak krisis 1998.

Pemprov NTB saat ini juga mengambil langkah strategis untuk memperkuat posisi NTB sebagai pusat ekonomi syariah, antara lain mendorong seluruh BPR milik daerah untuk bertransformasi menjadi BPRS. Selain itu, Miq Iqbal juga mendorong perbaikan Bank NTB Syariah sebagai bagian dari penguatan sektor perbankan daerah, serta mengonsolidasikan seluruh lembaga keuangan daerah agar lebih terfokus dalam mendukung pembiayaan sektor ultra mikro.

Di akhir sambutannya, Gubernur menyampaikan rasa terima kasih kepada Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Himbarsi) yang telah memilih NTB sebagai tuan rumah Rakernas dan BPRS Summit 2026. Menurutnya, kepercayaan ini merupakan kehormatan sekaligus momentum strategis untuk memperkuat posisi NTB sebagai daerah pendukung ekonomi syariah di tingkat nasional.

Rakernas yang bertema “Dari Lombok untuk Indonesia: Membangun Sinergi, Mendorong Inovasi, Memperkuat Ketahanan Industri BPR Syariah” dihadiri oleh lebih dari 140 BPRS dari seluruh Indonesia, OJK, Bank Indonesia, serta sejumlah pelaku UMKM di Tanah Air.