Terungkap di Persidangan, Blue Ray Tak Dapat Perlakuan Istimewa dari Bea Cukai

WARTAMATARAM.COM – Kuasa hukum Blue Ray Cargo, Dinalara Dermawati Butar-butar, menegaskan kliennya tidak pernah mendapat perlakuan istimewa dari Bea Cukai, meski disebut pernah memberikan sejumlah uang kepada oknum aparat.

Menurut Dinalara, fakta yang terungkap dalam persidangan justru menunjukkan bahwa Blue Ray sejak Juli 2025 hingga Januari 2026 masuk dalam skema Role Set Targeting (RST) dengan tingkat jalur merah mencapai 70 persen. Informasi itu disampaikan saksi pegawai Bea Cukai, Fillar Marindra.

“Fillar mengatakan dia diperintah Orlando untuk men-set Blue Ray itu jalur merahnya tetap di 70 persen. Itu yang mengakibatkan Blue Ray dari Juli sampai Januari jalur merahnya meningkat,” kata Dinalara kepada RMOL, Kamis 4 Juni 2026.

Ia menilai fakta tersebut membantah anggapan yang selama ini berkembang bahwa Blue Ray mendapat kemudahan atau fasilitas khusus dari pejabat Bea Cukai. Sebaliknya, perusahaan itu disebut justru menghadapi hambatan operasional karena tingginya intensitas pemeriksaan barang.

“Kalau melihat isu yang berkembang seolah-olah Blue Ray bisa mengubah jalur merah menjadi hijau, itu tidak ada. Justru faktanya mereka ditetapkan terus-menerus berada di jalur merah,” ujarnya.

Dinalara menjelaskan, jalur merah bukan berarti barang bermasalah, melainkan seluruh muatan harus menjalani pemeriksaan fisik. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan antrean pemeriksaan membuat proses pengeluaran barang menjadi lebih lama.

Akibatnya, Blue Ray disebut harus menanggung biaya tambahan seperti gudang dan demurrage kontainer, serta menghadapi penurunan kepercayaan pelanggan karena keterlambatan distribusi barang.

Ia menilai persoalan yang muncul dalam kasus ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara pengusaha dan aparat, tetapi juga menunjukkan adanya sistem pemeriksaan kepabeanan yang masih perlu dibenahi.

“Blue Ray tidak masalah kalau di jalur merah 100 persen, sepanjang pemeriksaannya berjalan tepat waktu. Yang menjadi masalah adalah ketika pemeriksaan terhambat dan menimbulkan biaya besar bagi pelaku usaha,” pungkas Dinalara.