Ekonom Pertanyakan Logika Klaim Swasembada Pangan yang Disampaikan Mentan Amran

JAKARTA – Klaim swasembada beras yang disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menuai sorotan. Ekonom konstitusi Defiyan Cori menilai, kesimpulan bahwa gudang beras penuh identik dengan tercapainya swasembada pangan tidak bisa serta-merta diterima tanpa dukungan data yang kuat.

“Benarkah demikian data dan faktanya serta sesederhana itukah mengambil kesimpulan sasaran swasembada pangan atau beras?” kata Defiyan kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 28 April 2026.

Menurut dia, pencapaian swasembada beras, apalagi swasembada pangan, tidak mungkin dicapai hanya dalam waktu sekitar satu tahun. Ia mengacu pada data terbaru Kementerian ATR/BPN yang dikonfirmasi Bappenas terkait luas baku sawah (LBS) periode 2019-2024 di Indonesia yang berada di kisaran 7,38 juta hingga 7,46 juta hektare.

Defiyan menyebut, luas lahan tersebut justru menyusut sekitar 79,6 ribu hektare selama periode itu akibat alih fungsi lahan.

Ia menjelaskan, penyusutan lahan sawah terutama terjadi pada lahan produktif di Pulau Jawa. Saat ini, sekitar 43 persen sawah berada di Pulau Jawa, sedangkan 57 persen lainnya tersebar di luar Jawa.

“Atas dasar itulah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengusulkan revisi Perpres 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Ini ditujukan untuk memperkuat kebijakan perlindungan lahan sawah dengan sasaran 87 persen LBS, sebagai upaya menjaga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sesuai RPJMN 2025-2029,” ujarnya.

Defiyan juga menilai percepatan penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di seluruh provinsi semestinya menjadi prioritas, bukan hanya pada delapan provinsi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ia kemudian mempertanyakan dasar klaim swasembada beras yang disampaikan Amran. Menurutnya, jika memang produksi meningkat secara signifikan, pemerintah perlu menjelaskan dari mana tambahan luas panen berasal di luar LBS.

“Begini saja, jika memang swasembada beras dan pangan yang diklaim Mentan Amran Sulaiman itu faktual, bisakah memberikan konfirmasi atas pertanyaan krusial berikut, yaitu berapa luas panen tambahannya sehingga produksi meningkat secara drastis? Lompatan kenaikannya luar biasa besar dibanding periode sebelumnya yang masih impor,” tegasnya.

Defiyan menambahkan, jika klaim tersebut tidak sejalan dengan data di lapangan, dampaknya bisa berimbas pada citra Presiden Prabowo Subianto di hadapan publik. Ia menyebut, pemerintah perlu memastikan data empirik yang dipakai sebagai dasar pernyataan resmi benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

“Kebenaran data empirik faktual tak bisa dielakkan,” pungkasnya.