AMARAH NTB Serukan Penyidik Kejati Harus Belajar Hukum Kembali
AMARAH NTB mendesak penyidik Kejati untuk mempelajari hukum terkait kasus Siluman DPRD, menyuarakan transparansi dan keadilan publik.
AMARAH NTB mendesak penyidik Kejati untuk mempelajari hukum terkait kasus Siluman DPRD, menyuarakan transparansi dan keadilan publik.
Kasus dugaan suap di DPRD NTB mencuat, dengan 15 anggota masih menggantung dan isu praktik suap di Kejati. Apakah hukum masih adil?
Kasus dugaan suap di DPRD NTB mencuat, dengan 15 anggota masih menggantung dan isu praktik suap di Kejati. Apakah hukum masih adil?
Kejati NTB diminta segera menyelesaikan kasus gratifikasi melibatkan 15 anggota DPRD yang telah mengembalikan uang dugaan korupsi.
Rindhot desak Kejati NTB untuk cepat menetapkan 15 DPRD sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi, mengingat ketidakpastian hukum yang ada.
AMARAH NTB melaporkan 15 anggota DPRD NTB ke Kejati terkait dugaan suap fee Pokir, menanyakan keadilan dalam proses hukum.
Ketua LSM Waktu Indonesia Bergerak (WIB) NTB, Dewi, mendesak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) untuk segera mengumumkan tersangka baru dalam kasus dugaan penyalahgunaan…
Penanganan kasus dugaan keterlibatan anggota DPRD Provinsi NTB dalam anggaran Pokok Pikiran (Pokir) “siluman” mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suaka…