Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

WARTAMATARAM.COM – Pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mengembalikan arah kebijakan ekonomi nasional dari sistem yang cenderung liberal dan kapitalistik menuju ekonomi konstitusi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Prabowo memberikan mandat kepada Kementerian Koperasi (Kemenkop) agar memastikan program strategis nasional pembangunan 83.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berjalan lancar.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, melalui KDKMP pemerintah ingin menjadikan koperasi kembali sebagai soko guru perekonomian nasional.

“Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyatakan perekonomian Indonesia disusun atas asas kekeluargaan dengan koperasi sebagai pilar utama. Para founding fathers ingin agar koperasi ditempatkan dan kembali masuk ke sektor produksi, distribusi, industri bahkan perkreditan,” ujar Ferry dalam kuliah umum kepada Perwira Siswa Pendidikan Reguler LV Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 di Bandung, Jumat (17/4/2026).

Ferry menegaskan, koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan instrumen konstitusional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat secara bersama-sama. Ia menyebut sejarah telah mencatat peran besar koperasi dalam produksi, distribusi, hingga industri.

“Presiden Prabowo menegaskan negara harus hadir kembali mengatur sistem ekonomi,” katanya.

Berdasarkan data Kemenkop, sebanyak 83.374 KDKMP telah memiliki badan hukum resmi. Saat ini, proses pembangunan fisik berupa gerai, gudang, dan sarana prasarana pendukung juga terus dipercepat sebanyak 35 ribu unit. Dari jumlah itu, 4.200 unit telah rampung 100 persen dan siap beroperasi.

Dalam proses pembentukan badan hukum hingga pembangunan fisik, Ferry mengaku menemukan sejumlah tantangan mendasar di desa dan kelurahan, seperti ketiadaan listrik, internet, cold storage, hingga fasilitas nelayan.

“Fakta ini menunjukkan pentingnya membangun bangsa dari desa dan pinggiran sebagaimana tertuang dalam Asta Cita nomor 6, yaitu membangun dari bawah dan dari desa,” ujarnya.

Ferry menambahkan, KDKMP memiliki tiga fungsi utama, yakni menyalurkan barang kebutuhan pokok, menyerap hasil produksi masyarakat sebagai offtaker, serta menyalurkan program pemerintah seperti bantuan sosial dan pangan.

Untuk mendukung percepatan operasionalisasi KDKMP, Kemenkop telah merekrut tenaga pendamping PMO dan Business Assistant yang ditempatkan di dinas koperasi daerah serta di KDKMP.

Pemerintah juga membuka kesempatan kerja bagi 30.000 orang yang akan ditempatkan di KDKMP. Perekrutan itu diperlukan karena desa dan kelurahan masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia unggul untuk mendukung operasional koperasi secara berkelanjutan.

“Beberapa hari lalu kami bersama Menko Pangan mengumumkan rekrutmen 30 ribu sarjana untuk menjadi manajer koperasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan operasional yang penting dan menentukan,” kata Ferry.