Dianggap Terlalu Berani, Pernyataan Ketua BEM UGM Ini Langsung Ramai di Media Sosial

WARTAMATARAM.COM – Ketua BEM UGM periode 2025/2026, Tiyo Ardianto, mendadak jadi sorotan publik usai melontarkan kritik keras terhadap program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam sebuah forum diskusi di Yogyakarta. Pernyataannya yang menyebut SPPG sebagai “satuan penjilat Prabowo-Gibran” langsung ramai diperbincangkan di media sosial.

Pernyataan itu disampaikan Tiyo saat menghadiri forum diskusi bertajuk “Terus Terang” yang ditayangkan melalui kanal YouTube Mahfud MD Official pada 21 Mei 2026. Diskusi berlangsung di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, dan menghadirkan sejumlah tokoh nasional seperti Mahfud MD, Rocky Gerung, serta Okky Madasari.

Dalam pemaparannya, Tiyo menyoroti keterlibatan aparat TNI dan Polri dalam program SPPG yang menjadi bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai keterlibatan aparat secara besar-besaran dalam program tersebut berpotensi mengaburkan fungsi utama institusi keamanan negara.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya militerisme dalam pemerintahan saat ini. Tiyo bahkan menegaskan bahwa SPPG bukan lagi sekadar unit pelayanan publik biasa.

Tak hanya itu, Ketua BEM UGM tersebut juga mengkritik sejumlah kebijakan lain yang dinilainya bermasalah. Ia menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden.

Menurut Tiyo, putusan tersebut meninggalkan persoalan etik dan hukum yang masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Ia juga menyoroti pengangkatan Teddy Indra Wijaya yang masih berstatus tentara aktif sebagai Sekretaris Kabinet karena dinilai berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang TNI.

Selain isu politik dan demokrasi, Tiyo turut menyinggung besarnya anggaran program Makan Bergizi Gratis yang disebut mencapai Rp223 triliun. Ia menilai anggaran sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk memperluas akses pendidikan, termasuk membantu pembebasan biaya kuliah bagi masyarakat.

Melalui kritik-kritiknya, Tiyo menyerukan perlunya “Reformasi Jilid Dua” sebagai respons terhadap kondisi demokrasi nasional yang menurutnya semakin mengkhawatirkan. Pernyataan tersebut kini memicu pro dan kontra luas di media sosial, terutama setelah potongan videonya mulai ramai dibagikan di berbagai platform.