AMARAH NTB Laporkan 15 Anggota DPRD ke Kejati Terkait Suap
AMARAH NTB melaporkan 15 anggota DPRD NTB ke Kejati terkait dugaan suap fee Pokir, menanyakan keadilan dalam proses hukum.
AMARAH NTB melaporkan 15 anggota DPRD NTB ke Kejati terkait dugaan suap fee Pokir, menanyakan keadilan dalam proses hukum.
AMARAH NTB protes Kejati atas ketidakadilan hukum kasus DPRD, tuntut keadilan dan akan laporkan ke Komisi Kejaksaan RI.
GMPRI mendukung Gubernur NTB untuk seleksi terbuka jabatan eselon II yang transparan dan kompetitif, demi birokrasi yang lebih profesional.
Gubernur NTB melantik anggota Komisi Informasi untuk periode 2026-2030, memperkuat keterbukaan informasi publik di daerah.
Pimpinan Redaksi Inspira Media memberikan tanggapan terkait isu dana siluman di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pernyataan ini muncul di…
Proses perencanaan dan penganggaran di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami sejumlah kendala yang menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu isu utama…
Pengadaan alat praktik untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui e-Purchasing menimbulkan sejumlah catatan kritis, terutama terkait ketidaksesuaian jadwal. Berdasarkan informasi…