PDIP Soroti Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis: Kurikulum Jangan Diputuskan Spontan

WARTAMATARAM.COM – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira dan Djarot Saiful Hidayat mengkritik instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia. Menurut mereka, kebijakan pendidikan, khususnya kurikulum bahasa, tidak bisa ditetapkan secara spontan tanpa kajian mendalam.

Andreas menilai penentuan bahasa asing dalam kurikulum semestinya mengikuti mekanisme pendidikan yang berlaku. Ia menegaskan, kebijakan itu tidak bisa hanya didasarkan pada pertemuan dengan pemimpin negara tertentu.

“Jangan nanti kalau kita ketemu pemimpin dari suatu negara, terus kemudian bahasa itu menjadi kurikulum wajib. Saya kira di kurikulum kita sudah ditentukan bahasa-bahasa apa yang penting,” kata Andreas saat ditemui di kawasan Mangga Dua, Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).

Menurut Andreas, bahasa Prancis lebih tepat ditempatkan sebagai mata pelajaran pilihan, bukan wajib. Ia juga menilai pemerintah seharusnya memprioritaskan penguatan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam pendidikan nasional.

“Kalau menjadi kurikulum wajib, saya kira kita perlu bahasa Inggris, kita perlu memperkuat bahasa Indonesia. Itu yang paling penting untuk pembinaan pendidikan bahasa,” ujarnya.

Sikap serupa disampaikan Djarot Saiful Hidayat. Ia mengingatkan agar kebijakan pendidikan tidak berubah-ubah mengikuti agenda kunjungan kenegaraan Presiden.

Ia memberi contoh, jika Presiden berkunjung ke negara di Afrika, maka tidak lantas bahasa dari kawasan tersebut masuk ke kurikulum nasional.

“Tidak bisa serta-merta begitu Presiden berkunjung ke Prancis, kemudian beliau berbicara akan mewajibkan pendidikan bahasa Prancis di semua tingkatan sekolah. Nanti kalau misalnya beliau ke Afrika, bahasa Afrika harus diajarkan? Kan tidak begitu,” kata Djarot.

Djarot menilai perlu ada kajian komprehensif dari kementerian terkait sebelum kebijakan semacam itu diterapkan. Pemerintah, kata dia, harus memetakan bahasa asing mana yang wajib dikuasai dan mana yang cukup menjadi pilihan.

“Maka perlu kajian secara mendalam, bahasa-bahasa asing yang harus dikuasai oleh anak-anak kita itu apa? Yang wajib apa? Yang pilihan apa?” tegasnya.

Ia mengusulkan bahasa Inggris tetap menjadi bahasa asing utama yang wajib diajarkan. Sementara bahasa lain, termasuk Prancis, dapat disediakan sebagai pilihan sesuai minat siswa atau kebutuhan sekolah.

“Bolehlah yang wajib misalkan bahasa Inggris. Pilihannya boleh Prancis, Belanda, Mandarin, Jepang, Spanyol, atau Portugis. Serahkan itu kepada user-nya, yaitu sekolah. Kementerian harus melakukan kajian apa yang paling penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita,” kata Djarot.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa ia telah menginstruksikan peningkatan pembelajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pernyataan pers bersama Presiden Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, pada Kamis (28/5/2026).

“Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis melihat perkembangan dunia ke depan,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan kerja sama Indonesia dan Prancis terus berkembang di sejumlah sektor, termasuk pertahanan, energi, pendidikan, penelitian, perdagangan, dan pelaksanaan perjanjian Indonesia-EUCEPA.

“Kita dalam hari ini saya kira akan membahas beberapa isu-isu penting, kerja sama di bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, research, dan pelaksanaan perjanjian Indonesia-EUCEPA,” ujarnya.

Ia juga menyebut hubungan Indonesia-Prancis kini berada di titik terbaik. Prabowo turut menyampaikan terima kasih kepada Macron atas dukungan dalam mempercepat penguatan kerja sama kedua negara.

“Kita ingin tingkatkan kerja sama ini, meningkatkan investasi di kedua negara,” pungkasnya.