Bank Indonesia Suntik Likuiditas Rp427,1 Triliun ke Perbankan

Warta Mataram – Bank Indonesia (BI) mengumumkan telah menyalurkan likuiditas mencapai Rp427,1 triliun untuk sektor perbankan hingga Maret 2026. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung bulan ini, di mana fokus utama adalah optimalisasi Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan penyesuaian ketentuan transaksi valuta asing (valas).

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa penguatan KLM yang dimulai pada 16 Desember 2025 bertujuan untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas. Kebijakan ini diharapkan mendorong perbankan untuk lebih responsif dalam menurunkan suku bunga kredit baru sesuai dengan kebijakan suku bunga yang ditetapkan BI.

“Insentif KLM yang diberikan kepada bank pada awal Maret 2026 mencapai Rp427,1 triliun, dengan alokasi sebesar Rp357,6 triliun untuk lending channel dan Rp69,5 triliun untuk interest rate channel,” ungkap Perry dalam konferensi pers yang diadakan pada Selasa (17/3).

Insentif ini terbagi berdasarkan jenis bank, dengan bank BUMN menerima Rp225,6 triliun, diikuti oleh bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp165,8 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp28,0 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) yang memperoleh Rp7,7 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Perry juga menyampaikan bahwa ketentuan pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD) akan diperkuat. Penyesuaian tersebut mencakup pengurangan threshold kewajiban dokumen pendukung untuk transfer dana keluar negeri, dari sebelumnya US$100 ribu menjadi US$50 ribu yang akan efektif mulai April 2026.

Selain itu, BI akan menurunkan batas transaksi lain di pasar valas, termasuk threshold pembelian valas tunai dari US$100 ribu per pelaku per bulan menjadi US$50 ribu. Batas transaksi derivatif juga mengalami penyesuaian, dengan DNDF dan forward meningkat dari US$5 juta menjadi US$10 juta per transaksi, serta swap dari US$5 juta menjadi US$10 juta per transaksi.