Pemerintah NTB Tegaskan Komitmen Hadapi Perubahan Iklim
Warta Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mengukuhkan komitmennya untuk menghadapi tantangan perubahan iklim melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kebencanaan dan Perubahan Iklim. Forum ini menjadi langkah strategis yang bertujuan untuk merubah pendekatan penanganan bencana dari reaktif menjadi proaktif, terintegrasi, dan inklusif.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., dalam sambutannya menyoroti bahwa wilayah NTB secara geografis sangat rentan terhadap berbagai bencana. Dalam catatan, sepanjang tahun 2025 terjadi 105 kejadian banjir, dan hingga April 2026 jumlah tersebut telah mencapai 60 kejadian. Oleh karena itu, fenomena cuaca ekstrem dan gangguan hidrometeorologi harus diantisipasi sedari awal.
“Bencana bisa datang tanpa diduga, tetapi dengan kerentanan yang ada, perencanaan yang matang dan dukungan anggaran menjadi sangat penting,” ungkap Wagub di Mataram, Kamis (9/4).
Dalam forum tersebut, Wagub memperkenalkan konsep “Keadilan Bencana” yang akan menjadi dasar dalam kebijakan penanggulangan bencana di NTB. Terdapat dua aspek utama dalam konsep ini:
- Keadilan Distributif: Kehadiran negara dalam penyediaan bantuan, pembangunan infrastruktur, serta pemulihan ekonomi secara merata, tanpa adanya daerah yang terabaikan.
- Keadilan Prosedural: Melibatkan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan lansia dalam proses perencanaan kebijakan, sehingga lebih inklusif dan tepat sasaran.
Wagub menginstruksikan seluruh perangkat daerah, termasuk BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan, untuk meninggalkan ego sektoral dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menyusun program untuk anggaran 2027.
“Kebencanaan adalah tanggung jawab kita semua. Kita harus menjamin kesiapan logistik, ketahanan pangan pascabencana, dan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap risiko iklim ekstrem,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kemakmuran bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan daerah memberikan rasa aman kepada masyarakat. Mengingat pengalaman gempa Lombok tahun 2018, NTB harus bertransformasi menjadi wilayah yang tangguh dan berdaya saing sebagai tujuan wisata global.
Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., menegaskan bahwa NTB adalah daerah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Dari 11 jenis bencana nasional, tujuh di antaranya berpotensi terjadi di NTB, termasuk banjir, kekeringan, gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrem, letusan gunung api, dan kebakaran hutan.
“Lebih dari 50 persen jenis bencana nasional ada di NTB. Ini menjadi tantangan sekaligus landasan bagi kita untuk memperkuat perencanaan berbasis mitigasi risiko,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan implementasi anggaran. Menurutnya, seringkali terdapat ketidaksesuaian di mana perencanaan terlihat ideal, namun realisasi anggaran di lapangan belum optimal karena keterbatasan fiskal.
“Kami berkomitmen untuk memastikan perencanaan sejalan dengan kapasitas keuangan daerah. Jangan sampai anggaran OPD habis untuk belanja rutin, sementara program prioritas kebencanaan terabaikan,” tegasnya.
Musrenbang Tematik ini didukung oleh Program SIAP SIAGA yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Australia dalam memperkuat manajemen risiko bencana. Semua rekomendasi yang dihasilkan akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) NTB Tahun 2027.
Dengan forum ini, Pemprov NTB menegaskan tekadnya dalam mewujudkan visi “NTB Makmur Mendunia” melalui pembangunan berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan iklim serta berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
