RUU Pemilu Masih Dibahas, Demokrat Nilai Waktunya Belum Mendesak

WARTAMATARAM.COM – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai pembahasan resmi RUU Pemilu di DPR belum perlu dipercepat karena waktu menuju Pemilu 2029 masih cukup panjang.

Menurut Herman, tahapan pemilu umumnya baru dimulai sekitar satu setengah tahun sebelum hari pemungutan suara. Dengan perhitungan tersebut, pembahasan regulasi masih memiliki ruang waktu yang memadai.

“Kan waktunya masih cukup. Waktunya masih cukup panjang, Pemilu 2029. Dan biasanya memang tahapan Pemilu itu kan satu tahun setengah,” ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 April 2026.

Ia menambahkan, jika dihitung bersama masa persiapan, pembahasan RUU Pemilu kemungkinan baru menjadi lebih relevan pada 2027.

“Kalau dengan persiapan, taruhlah dua tahun. Di tahun 2027 lah sebetulnya,” katanya.

Meski demikian, Herman menegaskan ada hal lain yang menurutnya lebih mendesak untuk segera dibicarakan, yakni rekrutmen penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP.

“Yang paling penting sekarang juga harusnya sudah running mungkin untuk rekrutmen terhadap komisioner KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ini juga saya kira harus dibicarakan dulu,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya integritas, kapabilitas, dan kapasitas para penyelenggara pemilu agar dapat menjaga kepercayaan publik serta meyakinkan partai politik dan masyarakat.

Lebih lanjut, Herman menyebut pembahasan RUU Pemilu ke depan juga perlu mengarah pada efisiensi anggaran, efektivitas pelaksanaan, dan keadilan bagi seluruh elemen masyarakat.

Ia juga menyinggung sejumlah isu teknis dalam sistem pemilu, termasuk metode konversi suara seperti Sainte-Lague dan Kuota Hare, yang nantinya akan masuk dalam pembahasan substansi lebih luas.

“Apakah dengan Sainte-Lague atau dengan Kuota Hare misalkan, ini kan terus akan dibahas di sekitar-sekitar lima atau sampai enam isu pokok di dalam substansi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum,” pungkasnya.