Presiden Prabowo Umumkan Penghapusan Sejumlah Kebijakan DPR

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut beberapa kebijakan yang kontroversial, termasuk penghapusan tunjangan besar bagi anggota dewan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Pengumuman ini disampaikan seusai pertemuan dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan para ketua umum partai politik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025).

“Para pimpinan DPR menyatakan akan dilakukan pencabutan sejumlah kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menegaskan bahwa para ketua umum partai politik berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya menimbulkan kontroversi. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat yang ingin adanya perubahan.

“Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing, mulai hari Senin, 1 September 2025, terutama bagi mereka yang telah membuat pernyataan keliru,” tambah Prabowo.

Tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan bagi anggota DPR dan kunjungan kerja ke luar negeri telah menjadi sorotan publik dan memicu aksi unjuk rasa di berbagai tempat, yang dalam beberapa waktu terakhir berujung pada kericuhan.